Email : info@unisri.ac.id;pmb@unisri.ac.id | Telp. : 0271-853839
Home » Berita » Auditor BPKP Belum Sepenuhnya Merasakan Keadilan

Auditor BPKP Belum Sepenuhnya Merasakan Keadilan

 

SOLO, suaramerdeka.com – Dalam memenuhi tuntutan kebutuhan stakeholders dan perubahan lingkungan strategis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintah dan bertugas sebagai pengawas keuangan negara serta pembina penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah telah melakukan reposisi dan revitalisasi melalui perannya untuk mendukung akuntabilitas komprehensif presiden dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara.

Dengan perubahan reposisi itu kini auditor BPKP tentu menghadapi perubahan peran atau tantangan. Tidak hanya melakukan audit atau watchdog, tetapi berperan pula sebagai quality assurance dan consultant, sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara. Tuntutan terhadap peningkatan kualitas penugasan audit pun semakin tinggi. Oleh karena itu, BPKP memerlukan pengelolaan perubahan, terutama dalam menghasilkan auditor berkualitas.

Para auditor BPKP menghadapi perubahan peran. Apabila suatu organisasi melakukan perubahan, maka anggotanya ada yang merasa diuntungkan, ada pula yang merasa dirugikan. Dalam hal ini, organisasi perlu mempertimbangkan persoalan keadilan untuk seluruh anggotanya. Persepsi tentang keadilan atau ketidakadilan yang dirasakan para anggota organisasi akan berpengaruh pada sikap dan perilaku. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian terhadap perilaku. Keadilan organisasional memegang peranan penting dalam menjelaskan fenomena organisasi.

“Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa para auditor BPKP belum sepenuhnya merasakan adanya keadilan organisasional. Terutama terkait dengan hasil yang mereka peroleh serta kaitannya bahwa hasil yang diperoleh prosesnya telah berjalan dengan adil,” kata wakil rektor 1 Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Rispantyo, kemarin.

Dia berhasil mempertahankan desertasinya berjudul “Kinerja Auditor Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Organisasional” dalam promosi doktoral di hadapan tim penguji di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Menurut dia, temuan ini sejalan dengan fenomena di internal BPKP yang tertuang dalam rencana strategi (renstra) BPKP 2015-2019. Yaitu bahwa remunerasi dan kesejahteraan pegawai belum memadai, reward dan punishment system belum optimal berjalan, serta sistem promosi karir  belum cukup mendorong motivasi kerja para pegawai BPKP. Karena itu, BPKP perlu menyediakan lingkungan kerja yang lebih baik, sehingga dapat mendukung hubungan kerja yang harmonis. BPKP perlu menyediakan sumber daya dan fasilitas untuk mencapai target kinerjanya.

Sumber: suaramerdeka.com (26/10)

Pada Tanggal : 30 Oktober 2018 | Oleh : Humas Unisri
Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

TERKAIT


KATEGORI

Copyright 2018 | unisri.ac.id | UPT Komputer UNISRI