Solo– Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi (UNISRI) Surakarta bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menggelar Dialog Konstitusi dengan tema “Negara Konstitusional yang Berkeadilan: Manifestasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Melindungi Hak Asasi Manusia”(18/9).
Acara berlangsung di Kampus II UNISRI, Ruang Seminar Lantai 7, dan diikuti sekitar 200 peserta yang terdiri dari mahasiswa semester 3, 5, dan 7 serta dosen Fakultas Hukum UNISRI.
Dialog konstitusi ini dibuka secara resmi oleh Rektor UNISRI, Prof. Dr. Sutoyo, M.Pd. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan pentingnya pemahaman konstitusi bagi generasi muda, khususnya mahasiswa fakultas hukum.
“Mahasiswa fakultas hukum harus memahami bahwa konstitusi bukan hanya sekadar teks, tetapi menjadi dasar negara dalam mewujudkan keadilan. Melalui dialog ini diharapkan mahasiswa dapat memahami peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak asasi warga negara,” ujar Prof. Sutoyo.
Dekan Fakultas Hukum UNISRI, Dr. Dora Kusumastuti, S.H., M.H, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan literasi konstitusi bagi mahasiswa.
“Melalui dialog konstitusi ini, mahasiswa diajak untuk memahami lebih dalam bagaimana putusan-putusan MK menjadi instrumen penting dalam mewujudkan negara yang konstitusional dan berkeadilan, terutama dalam konteks perlindungan HAM. Kami berharap kegiatan ini bisa memperkaya wawasan dan membentuk karakter mahasiswa fakultas hukum yang kritis dan berintegritas,” jelasnya.
Dialog menghadirkan narasumber dari Mahkamah Konstitusi, Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. yang membahas secara komprehensif mengenai peran MK sebagai pengawal konstitusi dan pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Diskusi berlangsung interaktif, mahasiswa antusias mengajukan pertanyaan terkait berbagai putusan MK yang berkaitan dengan perlindungan HAM.
Melalui kegiatan ini, Fakultas Hukum UNISRI berharap dapat terus memperkuat kerja sama dengan Mahkamah Konstitusi dan mendorong kesadaran konstitusi di kalangan mahasiswa sebagai calon penegak hukum di masa depan.
